Pemilu 2024 sebentar lagi dan sudah hitungan bulan. Calon pemimpin baik presiden, wakil presiden, anggota legislatif baik DPR maupun DPR RI sudah mulai mengenalkan diri ke publik dan menjelaskan visi misi mereka. Tapi, ada yang dikhawatirkan yaitu dimana ada cawe-cawe atau ikut campur saat proses pemilihan umum.

Pemilihan umum ini tidak sekedar kita memilih pemimpin sebagai presiden dan wakil presiden saja melainkan memilih mereka-mereka yang akan duduk di DPRD dan DPR RI menjadi wakil rakyat. Pesta demokrasi ini tidak sekedar memilih yang favorit melainkan juga menitipkan masa depan negara ini kepada mereka yang terpilih oleh rakyat. Bisa dibilang, pemilu adalah memilih jalan untuk masa depan negara ini dan akan dibawa kemana saja program serta kebijakan yang akan memihak ke kepentingan umum atau malah memihak kelompok tertentu.

Hal yang dikhawatirkan oleh semua kalangan adalah jika negara atau lembaga negara yang cawe-cawe atau ikut campur pada proses pemilihan umum. Jika hal ini dibiarkan dapat dipastikan aparatur negara tidak netral dan bersifat adil kepada semua calon. Jika calon presiden saja dapat diintimidasi apalagi untuk calon anggota DPR RI, DPR Provinsi bahkan DPRD kabupaten. Maka, dapat dipastikan semua akan dicampuri dengan banyak kepentingan dan tidak ada lagi objektivitas.

Anies Baswedan salah satu bakal calon presiden dari koalisi partai PKS, Demokrat dan Nasdem ini menghimbau agar pemerintah tidak cawe-cawe atau ikut campur dalam urusan pemilu. Agar setiap calon mendapatkan kesempatan yang sama dengan semua calon yang ada baik mulai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga negara yaitu presiden dan wakil presidennya.

Dan Anies juga mengatakan, semoga tidak ada kasus kriminalitas untuk calon tertentu. Nah, disini netralitas atau tidak merasa berat sebelah sangat diperlukan oleh berbagai pihak mulai dari presiden hingga bawahannya.

Sikap negara dan aparatur dibawahnya yang netral adalah sebuah langkah untuk mengamalkan dari peraturan undang-undang beserta tata aturan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan semuanya berjalan dengan benar. Sudah saatnya KPU dan Bawaslu menjadi penjaga pesta demokrasi ini dengan sebenar-benarnya.Laksanakan tugas dan fungsi dari KPU dan Bawaslu.

Pemilu 2024 adalah pesta rakyat. Sudah saatnya Indonesia memilih pemimpin yang tepat.